DPRD Gorontalo Utara Tanggapi Aspirasi Nelayan Soal PNBP: Siap Kawal Hingga Pemerintah Pusat
Gorontalo Utara – Puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di pesisir Gorontalo Utara menyuarakan keluhannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai memberatkan. Dalam forum audiensi yang digelar terbuka, para nelayan menyampaikan harapan agar pemerintah meninjau kembali besaran dan mekanisme pungutan PNBP yang berlaku saat ini.
“Kami bukan menolak membayar, tapi beban yang kami tanggung terlalu berat, terutama untuk nelayan kecil. Belum lagi harga solar mahal, hasil tangkapan tidak menentu,” ungkap salah satu perwakilan nelayan.
DPRD Siap Kawal Aspirasi Sampai ke Pusat
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Gorontalo Utara bersama beberapa anggota komisi terkait menegaskan komitmen penuh untuk memperjuangkan aspirasi para nelayan. Pihak DPRD akan menyampaikan langsung permasalahan ini ke pemerintah provinsi dan bahkan hingga kementerian terkait di pusat.
“PNBP sejatinya untuk kemaslahatan bersama. Tapi jika dalam praktiknya justru menekan kehidupan nelayan kecil, maka kita harus evaluasi bersama. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Ketua DPRD.
Langkah awal yang dilakukan adalah mengundang pihak Dinas Kelautan dan Perikanan serta instansi teknis lainnya untuk membahas secara rinci kebijakan ini. DPRD juga akan mendorong pembentukan tim kajian khusus untuk menelaah dampak PNBP terhadap nelayan lokal.
Baca juga: Kadis Kominfotik Tegaskan Komitmen Satu Data Daerah Lewat Review Data 2025
PNBP dan Dampaknya pada Nelayan Tradisional
PNBP merupakan kewajiban yang dikenakan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap sebagai bentuk kontribusi kepada negara atas pemanfaatan sumber daya laut. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung ekonomi nelayan tradisional.
Sejumlah nelayan mengaku mengalami penurunan pendapatan, karena selain harus membayar PNBP, mereka juga harus menghadapi biaya operasional tinggi seperti BBM, perawatan kapal, dan ketidakpastian cuaca.
“Kalau dibiarkan, kami bisa gulung tikar. Anak istri mau makan apa?” keluh seorang nelayan lainnya.
Kolaborasi dan Solusi Jangka Panjang
DPRD mendorong agar ada skema pengklasifikasian nelayan berdasarkan skala usaha, sehingga kebijakan pungutan PNBP bisa lebih adil dan proporsional. Selain itu, perlu ada subsidi atau insentif bagi nelayan kecil, serta penyederhanaan prosedur administrasi izin usaha perikanan.
“Kami berharap ini menjadi titik awal pembenahan menyeluruh dalam tata kelola perikanan daerah. Jangan biarkan nelayan kita berjuang sendiri di tengah laut dan beban kebijakan,” ujar anggota Komisi II DPR.
Dengan sikap responsif dari DPR dan dukungan semua pihak, para nelayan Gorontalo Utara kini menaruh harapan besar agar perjuangan mereka mendapat perhatian pemerintah.
Laut adalah kehidupan mereka. Kebijakan yang adil adalah hak mereka.
DPR berjanji, suara nelayan tidak akan tenggelam.
